Info CPNS 2021: Mulai dari Jadwal, Syarat Dokumen, dan Formasi yang Dibutuhkan

KOMPAS.com – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dipastikan akan kembali digelar pada tahun ini.

Kepastian penyelenggaraan CPNS 2021 terungkap dalam rapat kerja antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan Komisi II DPR RI, Rabu (24/3/2021).

Selain rekrutmen CPNS, Kemenpan RB juga memastikan tahun ini akan ada rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sama seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan rekrutmen CPNS 2021 juga akan digelar dengan penerapan prokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Berikut sejumlah informasi yang perlu diketahui mengenai rekrutmen CPNS 2021.

1. Jadwal

Pelaksaan seleksi CPNS 2021 rencananya akan dimulai pada April 2021.

Berikut rincian jadwalnya:

• Seleksi sekolah pendidikan kedinasan: April 2021
• Rekrutmen PPPK guru: Mei-Juni 2021
• Rekrutmen CPNS dan PPPK non-guru: Mei-Juni 2021

Pelaksanaan seleksi untuk sekolah pendidikan kedinasan akan dimulai pada Mei 2021.

Sedangkan untuk PPPK guru, ada tiga tahap seleksi yang dilakukan, yaitu tahap 1 pada Agustus 2021, tahap 2 pada Oktober 2021, dan tahap 3 Desember 2021.

Sementara pelaksanaan seleksi bagi CPNS dan PPPK non-guru direncanakan pada Juli-Oktober 2021.

2. Syarat dokumen

Ada sejumlah dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS 2021.

Mengutip , Minggu (21/3/2021) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi BKN, Paryono, mengatakan, dokumen yang diperlukan untuk CPNS tahun ini sama dengan rekrutmen CPNS sebelumnya.

Merujuk pada seleksi CPNS sebelumnya, beberapa dokumen utama yang perlu disiapkan antara lain:

• Kartu Keluarga (KK)
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Ijazah
• Transkrip nilai
• Pasfoto
• Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang dilamar

3. Formasi

Mengutip , Kamis (25/3/2021) Menpan RB Tjahjo Kumolo menyatakan, jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) pada 2021 sebanyak 1.275.387 orang.

Dari jumlah tersebut, kebutuhan ASN terdiri dari:

• Instansi pemerintah pusat sebanyak 83.669 orang
• Instansi di daerah sebanyak 1.191.718 orang

Selanjutnya, untuk ASN di daerah, Tjahjo merinci yaitu:

• Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 1.002.616 orang
• PPPK non-guru sebanyak 70.008 orang
• Calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 119.094 orang

Namun, meskipun jumlah ASN yang dibutuhkan lebih dari satu juta orang, untuk rencana penetapannya, Tjahjo menyebut jumlahnya hanya 741.551 ASN

Terdiri dari 69.684 untuk pemerintah pusat dan 671.867 untuk pemda.

Rencana penetapan ini merupakan formasi yang diajukan oleh kementerian/lembaga, pemda, atau instansi pemerintahan lainnya.

“Untuk jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684 dengan rincian 61.129 untuk 56 kementerian/lembaga dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan,” katanya lagi.

Penetapan 671.867 ASN untuk pemerintah daerah terdiri dari:

• Guru PPPK 565.633 orang
• PPPK non-guru 21.517 orang
• CPNS sebanyak 84.663 orang

“Dengan rincian 144.096 untuk 34 pemerintah provinsi dan 527.771 untuk 492 pemerintah kabupaten dan pemerintah kota,” kata Tjahjo.

Dia mengatakan, kebutuhan ASN di atas diperoleh dari usulan yang disampaikan oleh 588 instansi dengan rincian 539 instansi telah mengusulkan dengan dokumen lengkap.

Lalu, 49 instansi sudah mengusulkan dan sedang dalam proses melengkapi dokumen, serta 32 instansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN.

(Sumber: Kompas.com/ Mela Arnani, Rosy Dewi Arianti Saptoyo | Editor: Rizal Setyo Nugroho)