Dapat Tambahan, Pagu Anggaran Ditjen Bina Marga Jadi Rp 53,96 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 53,956 triliun.

Hal tersebut sebagaimana tercantum Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

Anggaran tersebut telah berubah sebanyak 2 kali semenjak pagu indikatif Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang diusulkan senilai Rp 48 triliun.

Namun, pagu indikatif Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp 38,88 triliun atau Rp 10 triliun lebih kecil dibanding yang diusulkan.

Tak lama berselang, pagu anggaran Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR ditambah sebanyak Rp 15,068 triliun dan total menjadi Rp 53,956 triliun.

“Kemudian ada tambahan karena ada penugasan-penugasan. Sehingga, pagu anggaran menjadi Rp 53,956 triliun,” terang Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Senin (14/9/2020).

Sumber anggaran tersebut didapatkan dari Rupiah Murni (RPM) senilai Rp 42,56 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 10,54 triliun, loan (pinjaman) sebesar Rp 0,77 trilin, serta Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp 0,09 triliun.

Hedy merinci, anggaran sebesar Rp 35,81 triliun akan alokasikan untuk infrastruktur jalan yakni, pembangunan jalan sepanjang 831 kilometer dan peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur sepanjang 1.279,5 kilometer.

Pembangunan jalan sepanjang 831 kilometer meliputi Missing Link (Geumpang-Pameu di Aceh), Teluk Buton di Kepulauan Riau, Exit Toll Mesuji, dukungan kawasan industri Batang dan Subang, Jalan Lingkar Tasikmalaya, Jalan Lingkar Utara Brebes (Jawa Tengah), Jalan Pantai Selatan Jawa ( Pansela), Malang-Bululawang, Shortcut Mengwitani-Singaraja di Bali, dan Gorontalo Outer Ring Road.

Kemudian, perbatasan Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Trans Papua, Trans Kepulauan Terluar, Bypass BTL-Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Akses Bandara Syamsudin Noor di Kalimantan Selatan, Manado Outer Ring Road, serta Lingkar Kota Kendari di Sulawesi Tenggara.

Lalu, untuk peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur sepanjang 1.279,5 kilometer terdiri dari Batas Kota Lhokseumawe-Aceh Utara, Medan-Brastagi, Batas Padang-Painan, Tembesi-Tanjung Berikat, Jalan Dalam Kota Palembang, Karangnongko-Toyan, Akses food estate (lumbung pangan) di Kalimantan Tengah, serta Anjir Pasar-Serapat di Kalimantan Selatan.

Sementara, anggaran senilai Rp 6,27 triliun digunakan untuk infrastruktur jembatan yakni, pembangunan dan duplikaso jembatan sepanjang 19.888 meter dan preservasi penggantian jembatan sepanjang 2.177,5 meter.

Rinciannya, jembatan dukungan kawasan industri Batang dan Subang, jembatan Peureulak di Aceh, jembatan Nilo di Riau, jembatan Talang Pangerang dan Dusun Anyar di Sumatera Selatan.

Berikutnya, jembatan Merangin di Jambi, jembatan Kretek di Yogyakarta, jembatan Yeh Otan di Bali, jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat, dan jembatan Pile Slab Bukit Rawi di Kalimantan Tengah.

Kemudian, jembatan Pulau Balang di Riau, jembatan Trans Papua dan Trans Maluku, jembatan Palker/Pontan di Sumatera Selatan, jembatan Kianik 5, serta jembatan Kabupaten Asmat.

Lalu, penggantian jembatan terdiri dari Aek Tano Ponggol, Air Titi, akses lumbung pangan, Sei Alalak, Rahabangga dan Asera, Trans Maluku, Seredala-Dekai, Enoratolari-Wamena, Wamena-Jayapura, Kenyam-Dekai, Dekai-Oksibil, serta Wagete-Timika.

Selanjutnya, anggaran sebanyak Rp 1,09 triliun digunakan untuk peningkatan aksesibilitas flyover/ underpass/ terowongan seperti flyover Kabil di Riau dan underpass Bulakkapal di Bekasi.

Anggaran sebesar Rp 2,74 triliun pun dikucurkan untuk membiayai peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, salah satunya Serang-Panimbang di Banten dan preservasi rutin jalan dan jembatan senilai Rp 5,44 triliun.

Terakhir, anggaran senilai Rp 2,61 triliun dikucurkan untuk dukungan manajemen Kementerian PUPR.