Adik Prabowo Jelaskan Alasan Perusahaanya Dapat Jatah Ekspor Benur

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengusaha nasional sekaligus adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sempat membeberkan alasan keterlibatan perusahaannya dalam ekspor benih lobster.

Diketahui, perusahaan milik Hashim PT Bima Sakti Mutiara menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan jatah ekspor benur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).

Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara adalah Saraswati Djojohadikusumo. Saraswati merupakan anak dari Hashim yang saat ini tengah bertarung dalam Pilkada Tangerang Selatan dari Partai Gerindra.

Dalam sebuah video lama yang kembali diunggah oleh Saraswati di akun Facebook dan Youtube-nya seperti dilihat pada Jumat (4/12/2020), Hashim membeberkan alasan perusahaan miliknya masuk ke bisnis ekspor benih lobster.

“Saya sudah bergerak di bidang kelautan 34 tahun, 34 tahun, tahun 1986. Kami pertama kali ekspor mutiara tahun 1989. Kami sudah berurusan dengan yang namanya KKP beberapa dasawarsa,” ucap Hashim.

Dengan kata lain, dia menegaskan, perusahaannya sudah berkecimpung di sektor kelautan dan perikanan jauh sebelum politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo ditunjuk menjadi Menteri KP.

Ia mengungkapkan, alasannya masuk ke bisnis lobster karena kondisi iklim usaha mutiara yang dalam kondisi sulit beberapa tahun lalu. Tujuannya, agar perusahaan tetap bisa bertahan.

“Lima tahun lalu bisnis mutiara kami mengalami kerugian dan mandek. Itu mungkin pasar dunia demikian. Sewaktu itu kita berpikir diversifikasi. Karyawan itu ada 214 orang, daripada PHK 2014 orang, mending kita cari bidang lain,” ujar Hashim.

Lobster sendiri sebenarnya hanya salah satu lini bisnis yang dijalankan PT Bima Sakti Mutiara, sehingga dirinya keberatan perusahaannya selalu dikaitkan dengan polemik ekspor benih lobster.

“Kita tak hanya budidaya lobster. Kami juga budidaya teripang, bisnis kepiting, kerapu, dan berbagai macam ikan lainnya. Teripang untuk apa? Untuk (bahan) obat-obatan di luar negeri banyak yang perlu,” kata Hashim.

“Kemudian untuk kosmetik, makanan, dan sebagainya. Bukan hanya lobster, tapi budidaya lain-lain juga kok. Seolah selalu izin ekspor lobster (yang digemborkan),” tambah Hashim.

Klarifikasi Saraswati Djojohadikusumo

Saraswati Djojohadikusumo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan dari Prabowo Subianto ini memastikan perusahaan keluarganya, PT Bima Sakti Mutiara, yang mendapatkan izin ekspor benur hingga saat ini belum melakukan kegiatan ekspor.

Meski kini mengaku sudah tidak aktif sebagai Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara, Saraswati Djojohadikusomo mengeklaim perusahaan malah telah melakukan pelepasliaran benih lobster ke alam.

“Saya bisa pastikan sampai saat ini perusahaan tersebut belum melakukan ekspor benur sama sekali. Justru yang baru kami lakukan beberapa minggu lalu adalah pelepasliaran atau restocking lobster ke alam,” kata Sara dalam keterangannya seperti dikutip dari Tribunnews.

Karena itu, dia pun membantah keterkaitan perusahaan dengan kasus suap ekspor benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ia mengatakan, kasus suap yang menjerat Edhy hanya melibatkan satu perusahaan.

Selain itu, Sara mengatakan sama sekali tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pendaftaran izin sebagai eksportir benur. Semua perusahaan yang terdaftar, termasuk PT Bima Sakti Mutiara, melalui proses yang sama.

“Kami melalui proses pendaftaran untuk izin sama seperti 60 perusahaan lain yang mendapatkan izin,” ujar dia.

Menurut Saraswati Djojohadikusumo, mencuatnya isu tersebut berkaitan erat dengan pencalonannya sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di Pilkada 2020.

“Saya tahu bahwa kemungkinan besar hal itu akan dipermainkan untuk menyerang saya dalam kontestasi politik. Strategi seperti ini bukanlah hal baru. Dan sayangnya, dugaan saya benar,” ujar Saraswati.

Ia menegaskan, tidak akan goyah dengan isu yang menerpa dirinya ini. Sebab, dia yakin dirinya tidak salah.

Diberitakan, Menteri KP Edhy Prabowo bersama sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan anggota keluarga ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, 25 November lalu.

Setelah diperiksa, Edhy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.

Politisi Partai Gerindra ini diduga menerima uang senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS dari pihak PT Aero Citra Kargo.

Perusahaan tersebut diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.