Trump Menolak Meletakkan Jabatan dengan Damai jika Kalah dalam Pilpres AS

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Presiden Donald Trump menolak untuk menjamin dia bakal meletakkan jabatan dengan damai jika kalah dalam Pilpres AS.

Pernyataan yang diucapkan presiden ke-45 AS itu tak pelak memantik kritikan tak haya dari oposisi Partai Demokrat. Bahkan dari partainya sendiri, Republik.

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, dia ditanya apakah bakal berkomitmen pada prinsip dasar demokrasi: penyerahan kekuasaan secara damai.

“Yah, kita harus melihat apa yang terjadi,” kata Trump. Ucapannya itu memantik sindiran dari rivalnya di Pilpres AS, Joe Biden.

Kepada awak media, kandidat presiden dari Demokrat itu mengaku tidak habis pikir dengan penolakan yang diperlihatkan oleh suami Melania itu.

“Dengar, dia bahkan mengatakan sesuatu yang sangat irasional. Saya tak tahu harus menanggapi bagaimana,” kata dia dikutip AFP Rabu (23/9/2020).

Bahkan Mitt Romney, senator yang berasal dari Republik menyatakan, keraguan sang presiden akan konstitusi itu sendiri “sama sekali tak bisa diterima”.

“Hal dasar dalam demokrasi adalah penyerahan kekuasaan secara damai. Tanpa itu, jadilah Belarus,” jelas Romney yang kerap mengkritik Trump itu.

“Singkirkan” balotnya

Pernyataan presiden itu disampaikan setelah dia, yang mengejutkan era Presiden AS modern, betapa dia mengeluhkan keadilan di pemilihan.

Dia mengomentari rencana penggunaan mail-in ballots dibanding in-person karena wabah virus corona yang melanda seluruh dunia.

“Kalian tahu, saya selama ini sangat mengeluhkan mengenai balot ini, yang jelas adalah bencana,” kata dia dalam konferensi pers.

Presiden berusia 74 tahun itu berulang kali berujar, balot mail-in rawan terjadi penipuan dan dituding menjadi alat mengeruk keuntungan bagi Demokrat.

Namun, sampai saat ini belum ada bukti bahwa pengiriman lewat pos bakal memberikan dampak negatif yang signifikan di Pilpres AS.

Bahkan, dia kemudian mengusulkan agar rencana tersebut dibatalkan, di mana jika skenario itu terjadi, dia akan terus berkuasa.

“Singkirkan balotnya dan kalian akan mendapatkan, yah sejujurnya, keberlanjutan kekuasaan. Tidak akan ada serah terima,” ujar dia.

Malah dalam salah satu kesempatan, sang presiden menuturkan dia berpikir pemilihan itu “hanya akan mengakhiri Mahkamah Agung AS”.

Dia mengatakannya di tengah upaya untuk mencalonkan calon hakim agung untuk mengisi Ruth Bader Ginsburg yang meninggal pekan lalu.

Jika ambisi Trump dan Republik sukses, maka mereka akan mempunyai sembilan hakim tertinggi yang dilaporkan begitu konservatif.

Namun Demokrat dan Joe Biden menentangnya. Mereka menegaskan bahwa penetapan hakim agung tersisa harus menunggu hasil pemilihan.