Pengamat Sebut Pemecatan Anak Bupati Semarang Hanya Gertak Sambal

UNGARAN, KOMPAS.com – Rencana pemecatan anak bupati Semarang Biena Munawa Hatta dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) dinilai hanya gertak sambal.

Pasalnya, isu ini dihembuskan jelang pendaftaran pasangan bakal calon bupati-wakil bupati ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang.

“Pemecatan itu tidak bisa serta-merta, harus ada tolok ukur yang jelas. Profesionalitas Biena selama menjadi anggota DPRD harus menjadi indikatornya. Tidak bisa hanya karena alasan Biena adalah anak dari kompetitor yang diusung PDI-P,” kata pengamat politik dari Fiskom UKSW Putri Hergianasari saat dihubungi, Jumat (4/9/2020).

Menurutnya, jika serius memberikan sanksi, maka sudah dilakukan sejak awal ketika nama Bintang Narsasi muncul sebagai bakal calon yang diusung partai selain PDI-P.

Dia menilai, posisi Biena saat ini adalah instrumen politik yang menjadi alat tarik ulur kedua kubu, Bintang Narsasi Mundjirin-Gunawan Wibisono dan Ngesti Nugraha-Basari.

“Dia semacam disandera untuk menjadi bahan politik mengenai kesetiaan atau loyalitas,” ucapnya.

Mengenai kekuatan kedua pasangan calon, Putri menilai sangat berimbang.

“Bintang ini kan istri Mundjirin yang kemarin diusung PDI-P. Ini sedikit banyak bisa memengaruhi suara Ngesti kalau sosialisasi dari PDI-P tidak maksimal,” paparnya.

Terpisah, Juru Bicara Keluarga Mundjirin, Masud Ridwan mengatakan, Biena Munawa Hatta akan melakukan perlawanan terhadap rencana pergantian antarwaktu (PAW) yang direncanakan DPD PDI-P Jawa Tengah.

Menurut dia, selama ini Biena tak pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan partai.

Biena merupakan anak pasangan Mundjirin-Bintang Narsasi yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Semarang.

“Saya pahami isu yang disampaikan Sekretaris DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Kusriyanto terkait rencana pemecatan Biena dan Mundjirin. Tapi ini kan aneh, karena Biena sudah menyatakan dan loyal kepada keputusan PDI-P,” kata Masud.

Menurut Masud, keanehan tersebut karena Biena tidak dilibatkan dalam kegiatan Fraksi PDI-P tapi dianggap ‘mbalelo’.

“Pembelotan yang bagaimana, rapat tidak diundang, tidak pernah dilibatkan. Karenanya, jika PAW dilakukan, Biena saya sarankan melawan. Bisa melalui pengadilan atau jalur lain,” ungkapnya.

Sementara mengenai Mundjirin, Masud menyampaikan pemecatan yang dilakukan PDI-P tidak akan berimplikasi terhadap jabatan yang diemban saat ini.