Pemimpin Kudeta Guinea Larang Para Pejabat Pemerintah Ke Luar Negeri

CONAKRY, KOMPAS.com – Pemimpin kudeta Guinea melarang pejabat pemerintah meninggalkan negara sampai pemberitahuan selanjutnya dan jam malam diberlakukan.

Pada Senin (6/9/2021), Kolonel Mamadi Doumbouya, mantan perwira legiuner Perancis, mengatakan kepada para menteri, termasuk perdana menteri dan pejabat tinggi pemerintahan Presiden Guinea Alpha Conde, bahwa mereka harus menyerahkan kembali kendaraan dinas.

“Tidak akan ada perburuan,” kata Doumbouya sehari setelah kudeta yang menuai kecaman internasional dan ancaman sanksi, seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin (6/9/2021).

Pada Minggu (5/9/2021), ibu kota Conakry menyaksikan kekacauan dari baku tembak sengit antara pasukan khusus dengan tentara yang setia pada Conde.

Namun, saat ini dilaporkan lalu lintas sudah lancar, dan beberapa toko dibuka kembali di distrik administratif utama Kaloum di Conakry.

Seorang juru bicara militer mengatakan di televisi bahwa perbatasan udara dan darat juga telah dibuka kembali. Tetap saja, ketidakstbailan masih ada.

Unit tentara pemimpin kudeta yang tampaknya menahan Conde, mengatakan kepada negara Afrika Barat di televisi pemerintah bahwa mereka telah membubarkan pemerintah dan konstitusi, sementara cabang tentara lainnya belum angkat bicara ke publik.

Doumbouya mengatakan di televisi nasional pada Minggu (5/9/2021), bahwa “kemiskinan dan endemik korupsi” yang telah mendorongnya untuk menjatuhkan Conde dari jabatan.

Al Jazeera melaporkan dari Dakar di negara tetangga Senegal, menyebut ada “pemandangan yang luar biasa” dalam pertemuan pada Senin (6/9/2021), karena tokoh-tokoh kuat negara itu dibawa ke dalam parlemen nasional untuk dipanggil oleh pemimpin baru.

“Yang menarik dalam adegan ini adalah dia (Doumbouya) ada di sana untuk meyakinkan mereka sekaligus mengancam mereka,” kata reporter Al Jazeera, Nicolas Haque.

Di satu sisi Doumbouya berkata, “Tidak ada yang akan mengejar Anda, tetapi kami akan mengambil kendaraan Anda, paspor Anda, sehingga Anda tidak melarikan diri dari negara ini. Perbatasan terbuka. Bandara tidak ditutup.”

Ia mencoba meyakinkan aktor internasional yang mengutuk kudeta, sekaligus mencoba meyakinkan penduduk Guinea.

“Dia menyerukan persatuan pemerintah nasional, tetapi dia tidak memberikan batas waktu dia melakukan itu (kudeta), dan kerangka kerja apa yang akan beroperasi (dalam pemerintahan),” ucap Haque.

Emmanuel Kwesi Aning dari Pusat Pemeliharaan Perdamaian Internasional Kofi Annan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa para pemimpin kudeta di Guinea memiliki waktu singkat untuk memberlakukan perubahan apa pun.

“Kesempatan untuk terjadinya perubahan sangat singkat. Demografi Guinea, Sahel, dan negara bagian Afrika Barat sedemikian rupa, sehingga orang kehilangan kesabaran,” ujar Aning.

“Rezim militer memiliki waktu tidak lebih dari 6-12 bulan, untuk memerintah, untuk berdemonstrasi,” lanjutnya.

“Optimisme yang membuat Conde terpilih menjadi tampuk kekuasaan pada 2010 telah benar-benar hilang,” kata Aning.

Kudeta militer Guinea tersebut mendapat kecaman dari beberapa sekutu terkuat negara.

PBB dengan cepat mengecam kudeta, baik Uni Afrika maupun blok regional Afrika Barat juga telah mengancam sanksi.

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam waktu setempat (5/9/2021), Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa kekerasan dan tindakan ekstra-konstitusional dapat mengikis prospek Guinea untuk menjadi negara stabil dan makmur.

“Tindakan ini dapat membatasi kemampuan Amerika Serikat dan mitra internasional Guinea lainnya untuk mendukung negara itu,” kata Kementerian Luar Negeri AS merujuk pada tindakan kudeta.

Para ahli regional mengatakan, kudeta Guinea tidak seperti di Mali yang terkurung daratan, di mana tetangga dan mitra negara dapat menekan pemerintah militer setelah kudeta.

Pengaruh militer di Guinea dikatakan dapat dibatasi karena tidak terkurung daratan, juga karena bukan anggota serikat mata uang Afrika Barat.

Meskipun kekayaan mineral di Guinea telah memicu pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Conde, tetapi hanya sedikit warga yang mendapat manfaat secara signifikan, berkontribusi pada frustrasi yang terpendam di antara jutaan pemuda pengangguran.