Indonesia memproyeksikan pembangunan 52 fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) yang ditargetkan dapat beroperasi pada 2022 mendatang Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merevisi target tersebut menjadi 48. Terdapat 4 smelter yang tidak memenuhi kewajiban dan kelanjutan proyek yang belum jelas, untuk itu Indonesia butuh investor agar proyek segera terselesaikan.
Smelter menjadi wujud nyata dari kebijakan hilirisasi produk-produk pertambangan. Hilirisasi adalah kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang dan memperbesar penerimaan negara. Dan ini terbukti di 2020, untuk produk nikel seluruhnya sudah melampaui target. Produksi FeroNikel sudah mencapai 1,32 juta ton atau 101,9% dari target. Sedangkan produksi Nickel Pig Iron (NPI) mencapai 797.900 ton setara 127% dari target, dan produksi nikel matte sebanyak 85.200 ton atau 118,8% dari target.
Per tahun 2020, sudah ada 17 smelter yang beroperasi di Indonesia. Jangan salah, pembangunan smelter ini tidaklah mudah dan Indonesia butuh bantuan investor agar target tercapai dalam bentuk kerjasama model business to business (B2B). Dan, Tiongkok menjadi salah satu negara yang menjadi mitra Indonesia dalam pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan barang tambang, seperti pada mineral nikel.
Dalam pembangunan smelter, Indonesia memilih teknologi Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) Tiongkok dibandingkan penggunaan teknologi dari perusahaan western. Keunggulan teknologi RKEF Tiongkok jika dibandingkan perusahaan western, yaitu pengerjaannya lebih cepat dan murah dengan hasil yang menjanjikan, sehingga nilai capex (capital expenditure) menjadi rendah. Hal inilah yang dibutuhkan Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menasik investor, apalagi mengingat target smelter yang harus tuntas dua tahun mendatang.
Mulai dari peralatan, material, hingga tenaga kerja semuanya dari Tiongkok yang membuat pengeluaran lebih sedikit dengan harga murah. Konstruksi smelter juga berlangsung cepat hanya dengan 2 tahun lamanya, bahkan bisa lebih cepat jika brownfield/expansion telah rampung. Selain itu cepatnya proses ramp-up saat produksi dalam mencapai design capacity-nya, hanya butuh waktu 1 tahun dikarenakan tenaga kerja Tiongkok yang berpengalaman dalam mengoperasikan smelter berteknologi RKEF ini. Lalu, apakah pekerja kita mampu menguasai dan mengoperasikan teknologi tersebut saat ini? Pastinya pekerja Indonesia mampu apabila sudah terlatih, namun hal ini membutuhkan waktu agar dapat memahami hingga mahir.
Demi mencapai target berdirinya 48 smelter, selain Indonesia butuh investor, pastinya Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok semakin diperlukan lebih banyak di Indonesia agar pembangunan lebih cepat. Bukan sebagai rival pekerja lokal, kehadiran TKA Tiongkok ini justru memberikan skill, ilmu, dan teknologi baru agar kedepannya Indonesia dapat mengoperasikan smelter dengan optimal.
Sebagaimana halnya yang terjadi di Morowali. Meskipun TKA Tiongkok berperan penting dalam proses awal konstruksi dan pembangunan smelter, tidak membuat kawasan industri Morowali mengabaikan pekerja lokal. Hal ini dibuktikan oleh penjelasan Direktur Perwilayahan Industri kementerian Perindustrian Ignatius Warsito yang mencatat total pekerja lokal di kawasan industri Morowali mencapai 40.000 orang sedangkan TKA-nya hanya 4.500 orang. Semakin tahun diperkirakan jumlah pekerja lokal akan semakin bertambah jumlahnya.
“Tahun 2023, TKI langsung akan mencapai sekitar 60.000 orang. TKI yang langsung dan tidak langsung akan mencapai 100.000 orang,” ungkap Warsito kepada Kontan.co.id pada awal November lalu.
