DEPOK, KOMPAS.com – Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana berujar, pihaknya berharap agar kebijakan penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara seragam dengan wilayah sekitar.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah provinsi harus ikut turun tangan membantu koordinasi antara kota dan kabupaten yang berdekatan.
“Yang kita butuhkan koordinasi antara kabupaten dan kota agar kebijakannya seragam. Bagaimana bisa kita membuat kebijakan tidak seragam, misalnya antara wilayah-wilayah di Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dengan DKI Jakarta?” kata Dadang kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).
“Menurut saya, itu merupakan tanggung jawab dan kewenangan Provinsi untuk membuat simpul koordinasi,” imbuhnya.
Sinkronisasi kebijakan penanganan Covid-19 secara terpadu memang diperlukan sebab pergerakan warga dinamis, melintasi sekat-sekat wilayah.
Sebagai contoh, ketika PSBB di DKI Jakarta berlaku lebih ketat sehingga restoran ditutup untuk makan di tempat, ditengarai ada pergerakan keluar menuju restoran di kota-kota penyangga.
Lalu, ketika Kota Depok memberlakukan pembatasan aktivitas warga atau jam malam hingga pukul 18.00 WIB, sejumlah warga ditengarai bergerak ke Kota Bogor sebab batas jam malam di kota hujan lebih longgar 2 jam.
Keadaan ini membuat Kota Depok pada akhirnya melakukan sinkronisasi dengan turut mengubah batas jam malam menjadi pukul 20.00 WIB.
Dadang mengatakan, selama ini pihaknya kesulitan berkoordinasi dengan wilayah sekitar.
Pemprov Jawa Barat disebut minim intervensi padahal pandemi Covid-19 terjadi lintas wilayah.
“Kami merasakan selama dua bulan terkahir, ketika lonjakan kasus terjadi dan mayoritas Bodebek dalam zona merah, kehadiran provinsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi wilayah di Bodebek sangat minim,” kata Dadang.
“Ketika menyusun kebijakan yang berhubungan dengan daerah-daerah lain, kami lakukan koordinasi secara parsial. Kami koordinasi dengan Kabupaten Bogor, kami koordinasi dengan Kota Bogor, kami koordinasi dengan Bekasi, kami koordinasikan dengan Jakarta. Bahkan, kami langsung mengakses ke pemerintah pusat dalam hal ini satgas pusat,” lanjut dia.
Sebagai informasi, wilayah Bodebek mengalami peningkatan signifikan kasus Covid-19 sejak awal Agustus lalu hingga sekarang.
Depok menjadi yang paling parah, dengan total laporan kasus positif Covid-19 sudah mencapai 4.320 kasus hingga kemarin, terbanyak di Jawa Barat maupun Bodebek.
Dari jumlah itu, 1.249 pasien masih dalam penanganan saat ini, sedangkan kapasitas rumah sakit di Depok disebut Ridwan Kamil “paling kritis” dengan keterisian lebih dari 80 persen.
#Depok #Minta #Kebijakan #Penanganan #Covid19 #Seragam #dengan #Wilayah #Sekitar #Halaman
Klik disini untuk lihat artikel asli