Darurat Nasional Ditolak Raja, PM Malaysia Sempat Putus Asa Ingin Mundur

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dilaporkan oleh sejumlah media lokal mempertimbangkan mundur, setelah permohonannya mendeklarasikan darurat nasional ditolak oleh Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.

Muhyiddin yang baru berkuasa 8 bulan merasa putus asa telah kehilangan mandat untuk memerintah setelah penolakan dari raja.

Akan tetapi politisi berusia 73 tahun itu akhirnya mengurungkan niatnya setelah dibujuk untuk bertahan oleh menteri-menteri kabinetnya yang berurai air mata, lapor The Vibes pada Minggu malam (25/10/2020).

Dia kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahannya menghormati keputusan Sultan Abdullah.

Tidak perlu darurat nasional

Setelah menggelar pertemuan darurat dengan sultan-sultan dari negara bagian lainnya, Sultan Abdullah memutuskan Malaysia tidak memerlukan darurat nasional.

Sultan dari negara bagian Pahang itu menilai pemerintahan Muhyiddin telah menangani penyebaran pandemi Covid-19 dengan baik.

Namun Sultan Abdullah juga menyampaikan kecemasan akan melesatnya kembali kasus virus corona di Malaysia.

Dia menekankan pentingnya anggaran belanja negara yang akan diajukan ke parlemen bulan depan.

Anggaran ini krusial untuk memerangi gelombang kedua Covid-19 yang sedang mendera “Negeri Jiran”, serta menggerakkan kembali ekonomi yang masih terguncang.

Raja berusia 61 tahun itu meminta politisi untuk berhenti bermanuver berebut kekuasaan yang mengancam stabilitas pemerintahan.

Dia pun menambahkan dalam pernyataannya agar politisi bekerja sama kembali dengan menepikan perbedaan untuk menangani krisis kesehatan ini.

Goyahnya pemerintahan Muhyiddin

Muhyiddin mengajukan proposal rencana deklarasi darurat dan pembekuan atau pembubaran parlemen kepada Sultan Abdullah, Jumat pekan lalu (23/10/2020).

Rencana yang menggemparkan Malaysia ini akan memberikan kekuasaan tidak terbatas kepada Muhyiddin untuk memerintah, di mana dia tidak memerlukan persetujuan parlemen guna mengeksekusi kebijakannya.

Keadaan darurat ditujukan untuk menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19 serta mengakhiri kemelut politik perebutan kekuasaan, antara pemerintahan aliansi Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin dan aliansi oposisi Pakatan Harapan pimpinan Anwar Ibrahim.

Kebijakan yang khususnya dimaksud adalah anggaran belanja negara 2021 yang akan di-voting 6 November mendatang.

Anggaran ini kemungkinan besar tidak lolos di parlemen, karena mayoritas sangat tipis yang dikontrol Muhyiddin yaitu 113 dari 222 kursi Dewan Rakyat.

Konflik internal antara Partai Bersatu pimpinan Muhyiddin dan mitra koalisi Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), memunculkan kekhawatiran anggaran itu akan ditolak oleh parlementarian dari UMNO.

Jika anggaran ditolak, pemerintahan Muhyiddin kehilangan kepercayaan parlemen dan otomatis jatuh. Jika ini terjadi Muhyiddin dapat mengajukan usul pembubaran parlemen untuk menggelar pemilu dini kepada Sultan Abdullah.

Namun ide menggelar pemilu dini sangat berisiko tinggi di tengah tingginya kasus virus corona di Malaysia. Apalagi meningkatnya kasus itu ditengarai karena pemilu di negara bagian Sabah akhir September lalu.

Opsi lain yang dapat diambil raja adalah menunjuk perdana menteri baru.

Rencana darurat Muhyiddin dikritik pedas oleh publik Malaysia termasuk dari politisi UMNO, dan terutama dari kubu oposisi yang khawatir demokrasi Malaysia akan terancam.

Oposisi menuduh Muhyiddin menyadari dia telah kehilangan mayoritasnya dan berusaha mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan opsi darurat nasional.

Malaysia terakhir kali mengumumkan keadaan darurat pada 1969 karena kerusuhan rasial. Ketika itu konstitusi dan parlemen dibekukan.